 |
| LIVE CASINO - Begini Tanggapan Habiburokhman Soal Presidential Threshold |
"Presidential Threshold jelas menabrak logika Presidensialisme, bagaimana mungkin seorang presiden dipilih berdasarkan pemilihan umum legislatif. Kondisi seperti ini akan melahirkan kontrak politik dalam hal bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, dan bagi-bagi kekuasaan," Ungkap Habiburokhman.
Menurutnya,Presidential Threshold bertentangan dengan UUD 1945 yang menganut sistem Presidensiil
"Presidential Threshold menghalangi munculnya calon-calon presiden dan bertentangan dengan multikultur Indonesia," ujarnya.
CASINO ONLINE TERPERCAYA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga menegaskan bahwa Presidential Threshold hanya akan menimbulkan diskriminasi kepada partai baru yang belum mempunyai suara pada tahun 2014.
"Kalau pasal PT tidak dihapuskan maka akan terjadi diskriminasi terhadap partai-partai politik peserta pemilu. Karena prinisip konsitusi yaitu harus ada kesetaraan perlakuan terhadap partai yang sudah punya modal suara dan partai yang belum punya modal suara maka harus di perlakukan semua," tegasnya.
"Kalau ini kan beda, pemilu 2019 dilaksanakan tapi modal lama (pemilu 2014) dipakai, sedangkan partai baru belum punya modal karena belum punya suara. Ini yang menjadi alasan saya bahwa PT dari segi konstitusi sebaiknya ketentuannya dibatalkan," kata Refly.
Baca juga :
- Anies-Sandi Ikuti Cara Ahok
- Lulung Kritik Ketua DPRD DKI Jakarta Soal Rapat Paripurna Istimewa
- Dedi Mulyadi: Saya Tinggal Tunggu Keputusan Golkar Soal Dana 10 Miliar
0 komentar:
Posting Komentar